<p><strong>NUNUKAN</strong>, <em>borderterkini.com</em> – DPRD Kabupaten Nunukan menerima kunjungan koordinasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka penguatan pencegahan korupsi di sektor perencanaan dan penganggaran daerah.</p>



<p>Fokus pembahasan mencakup pengelolaan APBD, hibah, hingga mekanisme pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD.<br></p>



<p>Kegiatan yang berlangsung Rabu (22/4/2026) tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk menutup celah potensi penyimpangan yang kerap terjadi pada tahapan perencanaan program hingga penganggaran.</p>



<p>Selain itu, koordinasi ini juga bertujuan memperkuat pemahaman bersama agar setiap proses berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.<br></p>



<p>Wakil Ketua I DPRD Nunukan, Arpiah menegaskan, kehadiran KPK menjadi pengingat serius bagi seluruh pemangku kepentingan agar tidak bermain-main dengan anggaran daerah.<br></p>



<p>“Koordinasi ini sangat penting agar kita semua semakin paham batasan dan aturan. Pokir, hibah, maupun proses perencanaan APBD harus benar-benar bebas dari praktik yang berpotensi melanggar hukum,” tegas Arpiah.<br></p>



<p>Ia menilai, pokir DPRD kerap menjadi sorotan karena bersinggungan langsung dengan aspirasi masyarakat dan program pembangunan.</p>



<p>Oleh sebab itu, menurutnya, pengelolaan pokir harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.<br></p>



<p>“Pokir bukan ruang kepentingan pribadi. Ini amanah masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan. Kita ingin memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.</p>



<p>Dalam pertemuan tersebut, KPK juga memberikan pendalaman materi terkait potensi risiko korupsi dalam siklus perencanaan hingga penganggaran. </p>



<p>Termasuk di dalamnya penguatan sistem pengawasan internal dan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif.</p>



<p>Arpiah berharap, hasil koordinasi ini menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi di Kabupaten Nunukan.<br></p>



<p>“Harapannya, tidak ada lagi ruang abu-abu dalam perencanaan dan penganggaran. Semua harus jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan demi kemajuan daerah,” pungkasnya.(*)</p>
<div class="printfriendly pf-button pf-button-content pf-alignleft">
 <a href="#" rel="nofollow" onclick="window.print(); return false;" title="Printer Friendly, PDF & Email">
 <img class="pf-button-img" src="https://cdn.printfriendly.com/buttons/printfriendly-pdf-email-button.png" alt="Print Friendly, PDF & Email" style="width: 170px;height: 24px;" />
 </a>
 </div>
This website uses cookies.