NUNUKAN, borderterkini.com – Pemerintah Kabupaten Nunukan mulai mematangkan penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng bagi masyarakat.
Persiapan tersebut ditandai dengan digelarnya Rapat Petunjuk Teknis oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Nunukan bersama Perum BULOG di ruang rapat dinas setempat, Selasa (19/5).
Rapat ini difokuskan pada sosialisasi sekaligus bimbingan teknis terkait data penerima bantuan pangan untuk alokasi Februari dan Maret 2026 yang merupakan program Badan Pangan Nasional (BAPANAS).
Perwakilan BULOG, Gisda Harti Ramandhani, menjelaskan kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memastikan kesiapan petugas di tingkat kelurahan serta menyampaikan mekanisme terbaru penyaluran bantuan.
“Melalui sosialisasi ini kami ingin memastikan seluruh petugas memahami prosedur penyaluran yang terbaru. Evaluasi juga penting agar pelaksanaan di lapangan semakin tepat sasaran dan berjalan lancar,” ujarnya.
Ia menyebutkan bantuan yang akan disalurkan berupa 20 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng untuk alokasi dua bulan sekaligus, yakni Februari dan Maret 2026.
“Program ini menyasar Keluarga Penerima Manfaat pada desil 5 ke bawah, sehingga difokuskan bagi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rentan,” jelasnya.
Menurutnya, akurasi data penerima menjadi faktor kunci keberhasilan program. Karena itu, koordinasi lintas instansi sangat dibutuhkan untuk meminimalkan potensi kesalahan sasaran.
“Kami berharap dukungan camat dan lurah untuk memastikan validasi data berjalan optimal,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKPP Nunukan, Wiwin Indrayanti, menegaskan bantuan pangan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas pangan sekaligus meringankan beban pengeluaran masyarakat.
“Program bantuan pangan dari BAPANAS melalui BULOG bertujuan mengurangi beban belanja rumah tangga penerima bantuan, sekaligus menjaga stabilitas pangan di daerah,” ujarnya.
Wiwin menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar seluruh tahapan penyaluran, mulai dari pendataan hingga distribusi, berjalan sesuai petunjuk teknis.
“Kita ingin memastikan proses berjalan tanpa kendala. Koordinasi yang kuat menjadi kunci sukses pelaksanaan program ini,” katanya.
Ia juga mengingatkan peran pemerintah kecamatan dan kelurahan sangat vital sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan.
“Camat dan lurah memiliki peran penting memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak,” pungkasnya. (*)
