NUNUKAN, borderterkini.com – Komisi II DPRD Kabupaten Nunukan turun langsung menyerap aspirasi nelayan di Desa Sei Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Selasa (28/10/2025). Kunjungan ini menegaskan perhatian serius DPRD terhadap persoalan keamanan laut yang semakin meresahkan masyarakat pesisir.
Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, S.H., bersama Sekretaris Komisi Ramsah dan anggota H. Firman, berdialog terbuka dengan para nelayan dan tokoh masyarakat, termasuk Ketua Himpunan Nelayan Sebatik (HNS) Thamrin dan Ketua KTNA Sebatik Masjidil. Dalam forum itu, mengemuka berbagai keluhan yang selama ini jarang tersampaikan kepada pemerintah secara langsung.
Masalah utama yang dikeluhkan nelayan adalah meningkatnya aksi kriminal di perairan Sebatik, mulai dari pencurian ikan, penghadangan kapal, hingga intimidasi oleh pelaku kejahatan laut. Kondisi itu membuat nelayan bekerja dalam tekanan dan penuh ketakutan setiap kali melaut. “Sudah sering terjadi aksi kejahatan di laut. Kami was-was setiap turun melaut, takut jadi korban. Kami minta perhatian serius, jangan sampai ada korban jiwa,” tegas Thamrin.
Ketua KTNA Sebatik, Masjidil, menambahkan bahwa ancaman keamanan bukan satu-satunya masalah. Pendapatan nelayan terus menurun akibat hasil tangkapan yang berkurang dan biaya operasional melaut yang meningkat tajam. “Solar mahal, harga ikan turun, ancaman kriminal meningkat. Ini tekanan berlapis bagi nelayan,” ujarnya.
Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Komisi II DPRD Nunukan Andi Fajrul Syam menegaskan bahwa aspirasi masyarakat tidak akan berhenti pada pertemuan seremonial. Ia memastikan DPRD akan mendorong langkah konkret, termasuk koordinasi dengan aparat keamanan laut seperti Polairud, TNI AL, dan instansi perbatasan. “Ini masalah serius. DPRD tidak bisa diam. Kami akan teruskan dan kawal agar ada peningkatan pengamanan di wilayah laut Sebatik,” tegas Fajrul.
Komisi II juga menilai kehadiran negara di wilayah perbatasan tidak boleh hanya sebatas slogan, melainkan harus diwujudkan melalui perlindungan nyata terhadap keselamatan dan ekonomi masyarakat. Karena itu, DPRD akan mengusulkan patroli rutin, penempatan pos keamanan laut tambahan, dan sistem pelaporan cepat jika terjadi tindak kriminal di laut.
“Nelayan adalah garda terdepan penjaga kedaulatan ekonomi perbatasan. Mereka harus dilindungi,” tegas Fajrul Syam.
Kunjungan kerja ini menjadi sinyal kuat bahwa DPRD Nunukan mulai memperketat pengawasan persoalan keamanan laut di Sebatik, wilayah yang selama ini dikenal rawan kejahatan lintas batas. Langkah lanjutan kini ditunggu publik: apakah pemerintah daerah dan aparat keamanan merespon cepat sebelum situasi semakin memburuk.(adv)
