NUNUKAN – Anggota DPRD Nunukan, Donal S.Pd, melayangkan kritik tajam terhadap lambatnya pencairan bantuan transportasi bagi warga kurang mampu yang dirujuk berobat ke rumah sakit di Tarakan atau Nunukan.
Ia menilai keterlambatan ini bisa berdampak fatal, bahkan mengancam nyawa pasien.
“Ini bukan soal bantuan sembako atau hiburan. Ini soal nyawa. Pasien sudah sakit, masih harus menunggu birokrasi bertele-tele hanya untuk biaya transportasi,” tegas Donal saat ditemui, Selasa (5/8/2025).
Menurut Donal, banyak warga dari daerah terpencil seperti Kabudaya yang telah mengajukan permohonan bantuan secara lengkap, namun tetap saja pencairannya memakan waktu hingga sebulan lebih.
“Saya sendiri ikut bantu kirim berkas via PDF, tetap juga lambat. Sampai ada warga yang telepon saya malam-malam, panik karena belum dapat kepastian,” ujarnya geram.
Ia mencontohkan biaya rujukan ke Tarakan bisa mencapai Rp5 juta – mencakup transportasi darat dan laut, akomodasi, serta kebutuhan pendamping pasien.
“Kalau menunggu SK sampai seminggu lebih, lalu pasien keburu kritis atau meninggal, siapa yang tanggung jawab?” kritik Donal.
Donal menilai pemerintah daerah seharusnya memiliki mekanisme cepat untuk situasi darurat kesehatan, bukan terjebak dalam sistem yang terlalu birokratis.
“Birokrasi tak boleh membunuh rasa kemanusiaan. Ini soal nyawa, bukan soal anggaran proyek. Harus ada jalur cepat. Jangan tunggu korban dulu baru sibuk cari solusi,” tandasnya.
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Nunukan, Khairil, membenarkan bahwa proses administrasi bantuan memang panjang dan berlapis, sehingga tidak bisa langsung cair meski dokumen sudah lengkap.
“Itu dua kali naik ke Pak Bupati. Harus lewat Kabag Hukum, Kepala BPKAD, Asisten, Sekda, lalu ke Bupati. Setelah itu kembali ke kami untuk SK. Prosedurnya seperti itu,” terang Khairil.
Ia menambahkan, pencairan dilakukan secara kolektif agar lebih efisien. Permohonan dikumpulkan terlebih dahulu, lalu diajukan bersama-sama.
“Kalau satu per satu, terlalu menyita waktu. Kita tunggu terkumpul dulu baru kita proses sekaligus,” jelasnya.
Terkait nilai bantuan, Hairil menyebut nominalnya bervariasi tergantung jarak dan tujuan. Untuk rujukan ke Tarakan bisa mencapai Rp4–5 juta, ke luar provinsi bisa sampai Rp8 juta, sementara rujukan dalam kabupaten berkisar Rp3 juta.(*)
