NUNUKAN – Setelah beberapa kali dilakukan pembahasan, DPRD Nunukan akhirnya menyetujui pertangungjawaban pelaksanaan APBD 2023 pada Senin (22/7/2024).
Persetujuan itu diambil dalam paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Nunukan Hj Leppa dan Wakil Ketuanya. Tak hanya itu, dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Nunukan H Hanafiah.
Meski sudah disetujui, DPRD Nunukan memberikan kurang lebih 8 catatan sebagai masukan untuk Pemkab Nunukan untuk kedepannya. Catatan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Nunukan ini disampaikan langsung oleh juri bicaranya, Hj Nadia.
Catatan itu, diantaranya, DPRD Nunukan mengharapkan kepada Pemerintah Daerah agar menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagai salah satu cara adalah dengan peningkatan target PAD.
Kemudian, peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) agar menjadi perhatian oleh pemerintah daerah dan tidak selalu menjadi angka terendah di propinsi Kalimantan utara.
Lalu, Transparansi terkait masalah silpa anggaran lebih di perjelas dalam laporan pertanggungjawaban terkait pemanfaatannya khusus penempatan dalam bentuk program kegiatan dalam struktur APBD 2024.
Selain itu, perencanaan pembangunan di kabupaten Nunukan lebih di fokuskan dan memperhatikan karakteristik wilayah di kabupaten Nunukan agar asas pemanfaatannya lebih berguna bagi masyarakat di kabupaten nunukan.
Pemerataan pembangunan lebih ditingkatkan khususnya dalam pembangunan infrastruktur Pendidikan, dan Kesehatan, sisa utang dipastikan di tahun anggaran 2024 dapat diselesaikan.
Kemudian, meminta Pemkab Nunukan memperhatikan penyelesaian permasalahan ganti rugi lahan di lokasi pembangunan Embung di desa lapri kecamatan sebatik utara.
“Terakhir, DPRD Kabupaten Nunukan berharap kepada Pemerintah Daerah untuk tetap menjalin kerjasama yang baik dengan DPRD sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan daerah di Kabupaten Nunukan,” ujarnya.
Untuk diketahui, dalam pembahasan APBD 2023, Pendapatan Daerah direncanakan lebih Rp1,6 triliun dan terealisasi lebih dari Rp1,7 triliun.
Untuk belanja direncanakan lebih dari Rp1,7 triliun dan realisasi lebih dari Rp1,5 triliun. Lalu, transfer direncanakan lebih dari Rp290 miliar dan realisasi lebih dari Rp284 miliar.
Penerimaan pembiayaan daerah direncanakan lebih dari Rp139 miliar dan realisasi lebih dari Rp139 miliar. Pengeluaran pembiayaan daerah rencana Rp50 miliar dan realisasi Rp50 miliar.
Sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun 2023 sebesar lebih dari Rp277 miliar dengan rincian penggunaan Silpa lebih dari Rp277 miliar, pinjaman dalam negeri nol dan penerimaan kembali investasi dana bergulir juga nol.(*)
