NUNUKAN, borderterkini.com – Persoalan infrastruktur, khususnya akses jalan, masih menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Nunukan. Wilayah pedalaman seperti Krayan dinilai memiliki tingkat kebutuhan yang lebih mendesak sehingga pembangunan tidak bisa dilakukan dengan pola pembagian yang sama rata di setiap wilayah.
Ketua Komisi III DPRD Nunukan, Ryan Antoni, mengatakan pemerintah daerah perlu menyusun skala prioritas berdasarkan kondisi dan tingkat urgensi di masing-masing wilayah. Krayan menjadi salah satu kawasan yang menurutnya membutuhkan perhatian lebih dalam pembangunan infrastruktur.
“Kalau persoalan infrastruktur yang menjadi perhatian Komisi III, kita konsennya lebih ke masalah jalan. Saat ini terutama di wilayah pedalaman seperti Krayan, di daerah kita sebut Kabudaya, kemudian ada beberapa juga di titik-titik di Sebatik, dan bahkan di Nunukan,” ujar Ryan, Rabu (23/9/2026).
Menurutnya, kebutuhan pembangunan tidak dapat disamakan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Ada kawasan yang membutuhkan penanganan lebih cepat karena kondisi akses dan kebutuhan masyarakatnya jauh lebih mendesak.
“Tapi persentasenya tidak se-urgent di wilayah daratan pedalaman Kabudaya dan Krayan, Krayan khususnya,” tegasnya.
Ryan menilai pemerintah daerah perlu melihat pembangunan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Pemerataan, kata dia, tidak selalu berarti setiap wilayah mendapatkan porsi pembangunan dengan nilai atau jumlah yang sama.
“Ya, kita paham bahwa adil itu bukan berarti sama proporsinya. Tetapi harapan kami sebagai wakil rakyat, yang mana tentu kita betul-betul membawa suara rakyat dan keluhan rakyat,” ujarnya.
Ia menegaskan, penentuan prioritas harus melalui penilaian terhadap berbagai aspek. Pemerintah daerah perlu menginventarisasi persoalan berdasarkan bidang masing-masing sebelum menentukan pembangunan mana yang harus lebih dahulu ditangani.
“Nah, menjadikan ini skala prioritas kan tentu dinilai dari berbagai aspek, ya. Sehingga itu bisa dikategorikan prioritas berdasarkan tingkat urgensinya,” kata Ryan.
Bagi Komisi III, pendekatan tersebut penting agar pembangunan tidak hanya dilakukan berdasarkan pemerataan administratif, tetapi benar-benar menjawab persoalan yang paling membutuhkan intervensi pemerintah.
Ryan juga meminta pemerintah daerah tidak melihat kebutuhan pembangunan secara parsial. Setiap persoalan perlu dipetakan secara menyeluruh sehingga anggaran dan program pembangunan dapat diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak.
“Kita berharap bahwa pemerintah bisa kemudian menginventarisir itu, sesuai dengan bidang-bidang yang ada di pemerintahan ini, lalu kemudian secara bijak dan secara, tidak terlalu parsial,” ujarnya.
Sorotan tersebut menempatkan infrastruktur Krayan sebagai salah satu pekerjaan yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan prioritas pembangunan Nunukan. Selain Krayan dan Kabudaya, Komisi III juga mencatat masih terdapat sejumlah titik infrastruktur yang membutuhkan penanganan di Sebatik maupun wilayah Nunukan.
Dengan keterbatasan anggaran dan banyaknya kebutuhan daerah, DPRD menilai pemerintah perlu menentukan urutan penanganan secara objektif. Infrastruktur yang memiliki tingkat urgensi lebih tinggi diharapkan tidak tertinggal hanya karena pola pembagian pembangunan yang disamaratakan.(*)
