NUNUKAN, borderterkini.com – Fraksi Partai Hanura DPRD Kabupaten Nunukan meminta pemerintah daerah memperbaiki tata kelola anggaran dalam Perubahan APBD 2026. Anggaran yang tersedia dinilai harus diarahkan pada program yang memiliki manfaat jelas dan dapat dirasakan masyarakat secara langsung.
Permintaan itu disampaikan juru bicara Fraksi Hanura, Ahmad Triady, saat menyampaikan pandangan fraksi dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 DPRD Nunukan, 17 September 2026.
Hanura menilai perubahan APBD tidak cukup hanya berorientasi pada penyesuaian angka pendapatan dan belanja. Setiap program yang dibiayai harus memiliki sasaran yang jelas, terukur, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah Nunukan.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp48 miliar. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk mencari sumber-sumber penerimaan baru sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi daerah.
Namun, peningkatan PAD diminta tetap dilakukan dengan memperhatikan aturan, keberlanjutan usaha, dan kemampuan masyarakat. Pemerintah juga didorong memperkuat sektor-sektor ekonomi yang berpotensi membuka lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal.
Di sektor pelayanan publik, Hanura meminta peningkatan kualitas layanan kesehatan, termasuk ketersediaan fasilitas di rumah sakit dan puskesmas, terutama untuk masyarakat yang berada di wilayah sulit dijangkau.
Pendidikan juga menjadi perhatian. Pemerataan tenaga pendidik dan fasilitas sekolah di kawasan pelosok dinilai masih membutuhkan perhatian. Penyaluran beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa pun diminta dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kriteria yang jelas.
Untuk pembangunan fisik, Hanura mendorong percepatan peningkatan akses jalan di Nunukan Selatan, Sebatik, Kabudaya hingga Krayan. Infrastruktur tersebut dinilai memiliki peran penting dalam membuka konektivitas sekaligus mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Fraksi Hanura turut meminta pemerintah memastikan pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis berjalan dengan standar yang memadai. Mulai dari kualitas bahan, kandungan gizi, pengolahan hingga distribusi harus mendapat pengawasan agar program tersebut benar-benar aman dan bermanfaat bagi pelajar.
Persoalan penataan aktivitas UMKM di kawasan Tanah Merah juga menjadi perhatian. Pemerintah diminta memastikan kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan tanpa mengabaikan ketertiban lalu lintas, kebersihan, parkir dan pengawasan terhadap potensi pungutan liar.
Hanura kemudian mengingatkan pemerintah agar penyerapan anggaran dilakukan secara tepat waktu dan tidak menumpuk di penghujung tahun. Penggunaan anggaran untuk kondisi darurat maupun bencana juga diminta transparan sehingga bantuan dapat segera diterima masyarakat ketika dibutuhkan.
Fraksi Hanura menegaskan Perubahan APBD 2026 harus menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas belanja pemerintah. Anggaran daerah diharapkan tidak berhenti pada penyerapan, tetapi benar-benar menghasilkan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi dan manfaat yang lebih merata bagi masyarakat Nunukan.(*)
