<p class="wp-block-paragraph"><strong>NUNUKAN</strong>, <em>borderterkini.com</em> – Persoalan banjir yang terus berulang di sejumlah wilayah Pulau Sebatik kembali menjadi perhatian DPRD Kabupaten Nunukan dalam pembahasan Perubahan APBD 2026.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta pemerintah daerah tidak lagi menangani banjir secara parsial.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Hal ini pun masuk dalam salah satu pandangan umum fraksi PKS yang dibacakan oleh anggota fraksi PKS DPRD Nunukan, Said Hasan pada paripurna pandangan umum fraksi, belum lama ini.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Said Hasan mengatakan banjir membutuhkan perencanaan yang terintegrasi karena persoalan genangan tidak hanya berkaitan dengan satu saluran atau satu titik.<br><br>“Penanganan banjir perlu dilakukan secara terpadu melalui pemetaan wilayah rawan banjir dan penyusunan rencana induk drainase,” kata Said saat menyampaikan pandangan umum Fraksi PKS dalam rapat paripurna DPRD Nunukan.<br><br>Menurutnya, pemerintah perlu melihat hubungan antara drainase, sungai, saluran pembuang dan kondisi kawasan permukiman.<br><br>Normalisasi sungai dan saluran pembuang juga dinilai harus dilakukan bersamaan dengan pembangunan serta pemeliharaan drainase.<br><br>PKS menilai pembangunan jalan juga tidak boleh dipisahkan dari sistem drainase.<br><br>Jalan yang dibangun tanpa saluran pembuangan air yang memadai berisiko cepat mengalami kerusakan ketika genangan terus terjadi.<br><br>“Pembangunan dan perbaikan jalan harus diikuti sistem drainase yang memadai agar infrastruktur tidak cepat rusak sekaligus mengurangi risiko genangan,” ujarnya.<br><br>Fraksi PKS juga mendorong koordinasi lintas sektor agar penanganan banjir tidak berhenti pada satu organisasi perangkat daerah.<br><br>Menurut Said, persoalan banjir harus memiliki peta prioritas yang jelas sehingga anggaran dapat diarahkan ke kawasan yang memang memiliki tingkat kerawanan tinggi.<br><br>Dengan keterbatasan fiskal pada APBD Perubahan 2026, PKS meminta pemerintah memastikan setiap pekerjaan penanganan banjir memberikan dampak langsung terhadap pengurangan risiko genangan.<br><br>“Yang dibutuhkan bukan hanya pekerjaan sesaat ketika banjir terjadi, tetapi sistem penanganan yang mampu mengurangi persoalan secara berkelanjutan,” pungkasnya.(*)</p>
<div class="printfriendly pf-button pf-button-content pf-alignleft">
 <a href="#" rel="nofollow" onclick="window.print(); return false;" title="Printer Friendly, PDF & Email">
 <img class="pf-button-img" src="https://cdn.printfriendly.com/buttons/printfriendly-pdf-email-button.png" alt="Print Friendly, PDF & Email" style="width: 170px;height: 24px;" />
 </a>
 </div>
This website uses cookies.