Categories: Nunukan

DPRD Nunukan Bahas Evaluasi Gubernur atas Perubahan APBD 2026

Published by
admin

&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph"><strong>NUNUKAN<&sol;strong>&comma; <em>borderterkini&period;com<&sol;em> – DPRD Kabupaten Nunukan membahas hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Utara terhadap Rancangan Peraturan Daerah &lpar;Raperda&rpar; tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah &lpar;APBD&rpar; Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2026&comma; Selasa &lpar;13&sol;10&sol;2026&rpar;&period;<br><br>Pembahasan tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan regulasi anggaran daerah sebelum ditetapkan&period; Hasil evaluasi gubernur menjadi bahan yang perlu diperhatikan agar perubahan APBD sesuai dengan ketentuan serta mendukung pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Nunukan&period;<br><br>Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Nunukan&comma; Ir&period; Arpiah&comma; S&period;T&period;&comma; M&period;I&period;Kom&period;&comma; turut mengikuti pembahasan tersebut&period; Keterlibatan DPRD diperlukan untuk memastikan proses penyempurnaan Raperda Perubahan APBD berjalan sesuai mekanisme yang berlaku&period;<br><br>Evaluasi terhadap rancangan perubahan APBD merupakan tahapan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah&period; Melalui proses ini&comma; berbagai catatan dan rekomendasi dari pemerintah provinsi dibahas untuk menjadi bahan perbaikan sebelum kebijakan anggaran diberlakukan&period;<br><br>Perubahan APBD sendiri menjadi instrumen bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan pendapatan dan belanja dengan kondisi serta kebutuhan pembangunan pada tahun berjalan&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph">&&num;8220&semi;Pembahasan hasil evaluasi diharapkan dapat memperkuat kualitas perencanaan anggaran&comma; sehingga penggunaan keuangan daerah tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat&comma;&&num;8221&semi; bebernya&period;<br><br>DPRD Nunukan memiliki peran dalam mengawal proses pembahasan tersebut agar kebijakan anggaran yang ditetapkan dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan&comma; pelayanan publik&comma; dan pembangunan daerah&period;&lpar;&ast;&rpar;<&sol;p>&NewLine;<div class&equals;"printfriendly pf-button pf-button-content pf-alignleft">&NewLine; <a href&equals;"&num;" rel&equals;"nofollow" onclick&equals;"window&period;print&lpar;&rpar;&semi; return false&semi;" title&equals;"Printer Friendly&comma; PDF & Email">&NewLine; <img class&equals;"pf-button-img" src&equals;"https&colon;&sol;&sol;cdn&period;printfriendly&period;com&sol;buttons&sol;printfriendly-pdf-email-button&period;png" alt&equals;"Print Friendly&comma; PDF & Email" style&equals;"width&colon; 170px&semi;height&colon; 24px&semi;" &sol;>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>

admin

This website uses cookies.