Categories: Nunukan

Kuota BBM Nunukan Jauh dari Kebutuhan, Komisi II Desak Langsung ke BPH Migas Pusat

Published by
admin

&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph"><strong>NUNUKAN<&sol;strong>&comma; <em>borderterkini&period;com<&sol;em> — Ketimpangan antara kebutuhan dan kuota bahan bakar minyak &lpar;BBM&rpar; di Kabupaten Nunukan kembali disorot&period; Komisi II DPRD Nunukan bahkan membawa persoalan tersebut langsung ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi &lpar;BPH Migas&rpar; di Jakarta&period;<br><br>Ketua Komisi II DPRD Nunukan Andi Fajrul Syam bersama Sekretaris Komisi II Ramsah melakukan audiensi dengan jajaran Komite BPH Migas periode 2025–2029&comma; Jumat &lpar;2&sol;10&sol;2026&rpar;&period;<br><br>Dalam pertemuan itu&comma; DPRD membawa data kebutuhan BBM Nunukan tahun 2026 yang menunjukkan alokasi belum mampu memenuhi usulan daerah&period;<br><br>Untuk Solar&comma; kebutuhan yang diusulkan mencapai 22&period;888 kiloliter &lpar;KL&rpar;&period; Namun kuota yang diberikan hanya 12&period;781 KL atau sekitar 56 persen&period;<br><br>Masih terdapat kekurangan 10&period;107 KL&period;<br><br>Kondisi lebih besar terjadi pada Pertalite&period; Dari usulan kebutuhan 67&period;406 KL&comma; kuota yang diberikan hanya 22&period;599 KL atau sekitar 34 persen&period;<br><br>Ketua Komisi II DPRD Nunukan Andi Fajrul Syam mengatakan&comma; data tersebut menjadi dasar DPRD meminta penyesuaian kebijakan kuota&period;<br><br>&OpenCurlyDoubleQuote;Kami datang bukan hanya meminta tambahan kuota&period; Kami membawa data bahwa usulan daerah tahun 2026 baru terpenuhi sekitar 56 persen untuk Solar dan 34 persen untuk Pertalite&comma;” tegas Andi Fajrul&period;<br><br>Menurutnya&comma; kebutuhan BBM Nunukan tidak bisa hanya dihitung berdasarkan angka alokasi&period; Kondisi geografis dan aktivitas ekonomi masyarakat juga harus menjadi pertimbangan&period;<br><br>&OpenCurlyDoubleQuote;Nunukan tidak bisa diperlakukan sama persis dengan daerah yang distribusi BBM-nya lebih mudah&period; Kita memiliki pulau&comma; perbatasan&comma; pedalaman&comma; sungai dan Pegunungan Krayan&comma;” ujarnya&period;<br><br>Komisi II juga meminta tambahan kuota untuk Triwulan IV 2026&comma; yakni 1&period;746 KL Solar dan 3&period;090 KL Pertalite&period;<br><br>Selain itu&comma; DPRD meminta penyesuaian kuota 2027 dengan minimal 14&period;527 KL Solar dan 25&period;689 KL Pertalite&period;<br><br>Bagi DPRD&comma; persoalan kuota harus berujung pada kepastian pasokan di tingkat masyarakat&period;<br><br>&OpenCurlyDoubleQuote;Yang kita perjuangkan bukan sekadar tambahan angka kiloliter&period; Kita ingin memastikan BBM itu tersedia ketika masyarakat membutuhkan&comma;” kata Ramsah&period;&lpar;&ast;&rpar;<&sol;p>&NewLine;<div class&equals;"printfriendly pf-button pf-button-content pf-alignleft">&NewLine; <a href&equals;"&num;" rel&equals;"nofollow" onclick&equals;"window&period;print&lpar;&rpar;&semi; return false&semi;" title&equals;"Printer Friendly&comma; PDF & Email">&NewLine; <img class&equals;"pf-button-img" src&equals;"https&colon;&sol;&sol;cdn&period;printfriendly&period;com&sol;buttons&sol;printfriendly-pdf-email-button&period;png" alt&equals;"Print Friendly&comma; PDF & Email" style&equals;"width&colon; 170px&semi;height&colon; 24px&semi;" &sol;>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>

admin

This website uses cookies.