NUNUKAN, borderterkini.com — Ketergantungan Kabupaten Nunukan terhadap pasokan BBM dari Tarakan menjadi persoalan lain yang disorot Komisi II DPRD Nunukan dalam audiensi dengan BPH Migas.
Dalam paparan DPRD, Nunukan belum memiliki depo BBM sehingga pasokan harus didatangkan dari Tarakan.
Konsekuensinya, kelancaran distribusi sangat bergantung pada transportasi laut dan kondisi cuaca.
Ketika armada pengangkut mengalami gangguan atau jalur laut terkendala cuaca, pasokan ke Nunukan berpotensi ikut terganggu.
Sekretaris Komisi II DPRD Nunukan Ramsah mengatakan kondisi tersebut membutuhkan sistem mitigasi.
“Kalau pasokan hanya bergantung pada satu sumber dan terjadi gangguan kapal atau cuaca, masyarakat yang akan merasakan dampaknya,” katanya.
Karena itu, DPRD mendorong adanya stok penyangga BBM untuk menghadapi kondisi darurat.
Menurut Ramsah, stok cadangan diperlukan agar gangguan distribusi tidak langsung berujung pada kekosongan di tingkat penyalur.
“Stok penyangga dan sistem distribusi alternatif perlu menjadi perhatian,” tegasnya.
Ketua Komisi II Andi Fajrul Syam menambahkan, persoalan pasokan tidak dapat dipisahkan dari karakter geografis Nunukan.
Daerah ini memiliki wilayah kepulauan, daratan, sungai hingga Pegunungan Krayan. Distribusi BBM pun membutuhkan berbagai moda transportasi.
“Biaya serta risiko distribusinya berbeda. Karena itu kebijakan BBM untuk Nunukan harus melihat kondisi tersebut,” ujarnya.
DPRD juga meminta penguatan distribusi menuju wilayah pedalaman serta pengembangan titik layanan yang lebih dekat dengan masyarakat.
Bagi Komisi II, kepastian pasokan menjadi sama pentingnya dengan penetapan kuota.
Sebab, kuota yang tersedia tidak akan menyelesaikan persoalan apabila BBM terlambat atau terhenti di jalur distribusi.(*)
