NUNUKAN, borderterkini.com – Pemerintah Kabupaten melalui DKUKMPP Kabupaten Nunukan mulai memperketat pengawasan terhadap pelaku usaha tol laut yang beroperasi di Kabupaten Nunukan.
Langkah ini dilakukan sebagai upaya memastikan distribusi bahan pokok dan barang penting ke wilayah perbatasan tetap stabil di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.
Kepala Bidang Perdagangan, Dior Frames, menegaskan pengawasan difokuskan pada kesesuaian harga jual, ketersediaan stok barang, serta kelengkapan perizinan usaha gudang para pelaku tol laut atau consignee.
“Tol laut menjadi jalur utama distribusi barang ke Nunukan. Karena itu kami memastikan harga yang dijual ke masyarakat tetap sesuai ketentuan dan stok tersedia,” ujarnya, Senin.
Menurutnya, pengawasan ini juga dilakukan untuk memperbarui data distribusi barang dalam sistem tol laut agar pemerintah memiliki gambaran kondisi riil di lapangan.
Data tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas pasokan, terutama bahan pokok yang sangat bergantung pada jalur logistik laut dari Surabaya dan Makassar.
Dalam kegiatan tersebut, tim turun langsung memeriksa gudang penyimpanan, mencocokkan harga jual dengan data dalam sistem, serta memverifikasi dokumen pendukung usaha.
Pemerintah daerah juga menekankan pendekatan pembinaan kepada pelaku usaha agar kepatuhan terhadap aturan dapat ditingkatkan.
“Kami mengedepankan pembinaan terlebih dahulu melalui sosialisasi hingga tiga kali. Namun jika tetap tidak mematuhi ketentuan, sanksi tertulis akan diberikan sesuai aturan,” tegas Dior.
Pengawasan ini menjadi bagian dari langkah berkelanjutan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang di wilayah perbatasan, sekaligus memastikan program tol laut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Nunukan.(*)
