NUNUKAN, borderterkini.com – Persoalan banjir yang terus berulang di sejumlah wilayah Pulau Sebatik kembali menjadi perhatian DPRD Kabupaten Nunukan dalam pembahasan Perubahan APBD 2026.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta pemerintah daerah tidak lagi menangani banjir secara parsial.
Hal ini pun masuk dalam salah satu pandangan umum fraksi PKS yang dibacakan oleh anggota fraksi PKS DPRD Nunukan, Said Hasan pada paripurna pandangan umum fraksi, belum lama ini.
Said Hasan mengatakan banjir membutuhkan perencanaan yang terintegrasi karena persoalan genangan tidak hanya berkaitan dengan satu saluran atau satu titik.
“Penanganan banjir perlu dilakukan secara terpadu melalui pemetaan wilayah rawan banjir dan penyusunan rencana induk drainase,” kata Said saat menyampaikan pandangan umum Fraksi PKS dalam rapat paripurna DPRD Nunukan.
Menurutnya, pemerintah perlu melihat hubungan antara drainase, sungai, saluran pembuang dan kondisi kawasan permukiman.
Normalisasi sungai dan saluran pembuang juga dinilai harus dilakukan bersamaan dengan pembangunan serta pemeliharaan drainase.
PKS menilai pembangunan jalan juga tidak boleh dipisahkan dari sistem drainase.
Jalan yang dibangun tanpa saluran pembuangan air yang memadai berisiko cepat mengalami kerusakan ketika genangan terus terjadi.
“Pembangunan dan perbaikan jalan harus diikuti sistem drainase yang memadai agar infrastruktur tidak cepat rusak sekaligus mengurangi risiko genangan,” ujarnya.
Fraksi PKS juga mendorong koordinasi lintas sektor agar penanganan banjir tidak berhenti pada satu organisasi perangkat daerah.
Menurut Said, persoalan banjir harus memiliki peta prioritas yang jelas sehingga anggaran dapat diarahkan ke kawasan yang memang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Dengan keterbatasan fiskal pada APBD Perubahan 2026, PKS meminta pemerintah memastikan setiap pekerjaan penanganan banjir memberikan dampak langsung terhadap pengurangan risiko genangan.
“Yang dibutuhkan bukan hanya pekerjaan sesaat ketika banjir terjadi, tetapi sistem penanganan yang mampu mengurangi persoalan secara berkelanjutan,” pungkasnya.(*)
