NUNUKAN, borderterkini.com– Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Nunukan meminta pemerintah daerah memastikan perubahan APBD 2026 benar-benar diarahkan pada kebutuhan masyarakat dan pemerataan pembangunan.
Sorotan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 DPRD Nunukan, Rabu (17/9/2026), saat penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan Bupati Nunukan atas Rancangan Perda Perubahan APBD 2026.
Juru Bicara Fraksi Demokrat, Gat., S.Pd., menilai evaluasi anggaran tidak cukup hanya melihat jumlah program dan besaran belanja. Menurutnya, pemerintah perlu membenahi pola perencanaan, penentuan prioritas hingga tata kelola pembangunan.
“Persoalan utama bukan semata jumlah anggaran, proyek atau kegiatan, melainkan pola pikir, penentuan prioritas dan keberpihakan kebijakan,” kata Gat.
Fraksi Demokrat meminta semangat “Energi Baru” diwujudkan melalui kebijakan yang lebih terarah, termasuk mengurangi belanja yang tidak mendesak dan memperbesar porsi anggaran untuk kebutuhan masyarakat.
Pemerataan pembangunan juga menjadi perhatian. Infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah pedalaman, termasuk Desa Sungai Limau serta kawasan Lodres–Kampung Tebol di Sebatik, diminta menjadi bagian dari evaluasi pemerintah.
Di sektor pendidikan dan kesehatan, Fraksi Demokrat mendorong pemerataan tenaga pendidik serta peningkatan layanan kesehatan di wilayah pedalaman dan perbatasan. Pemanfaatan telemedisin dan layanan dokter keliling dinilai dapat menjadi salah satu solusi.
Sementara sektor UMKM dan pertanian didorong mendapat dukungan melalui permodalan, teknologi, pemasaran dan kepastian pasar. Program beasiswa juga diminta dikelola secara transparan dan objektif.
Selain anggaran, Fraksi Demokrat turut menyoroti profesionalisme ASN. Promosi dan mutasi jabatan diminta berdasarkan kompetensi, kinerja, integritas, rekam jejak serta kebutuhan organisasi dengan mengacu pada sistem merit.
Fraksi Demokrat berharap perubahan APBD 2026 tidak hanya menghasilkan banyak kegiatan, tetapi mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Nunukan.(*)
