NUNUKAN, borderterkini.com – Fraksi Karya Kebangkitan Nasional (KKN) DPRD Kabupaten Nunukan meminta pemerintah daerah lebih cermat membagi anggaran perubahan 2026 agar pembangunan tidak terkonsentrasi di wilayah tertentu.
Pemerataan alokasi anggaran, khususnya untuk pembangunan infrastruktur, menjadi salah satu perhatian Fraksi KKN dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Rabu (17/9/2026).
Pandangan fraksi terhadap Nota Keuangan Bupati Nunukan atas Raperda Perubahan APBD 2026 itu disampaikan Juru Bicara Fraksi KKN, Donald.
Donald menyampaikan bahwa APBD memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan sekaligus kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Karena itu, pengalokasian belanja perlu mempertimbangkan kebutuhan setiap kecamatan secara proporsional.
“Pandangan umum fraksi jangan hanya menjadi formalitas. Kami berharap masukan ini benar-benar diperhatikan dan dijawab secara rasional oleh pemerintah daerah,” kata Donald.
Fraksi KKN juga meminta pemerintah meningkatkan efisiensi, efektivitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Upaya menggali sumber-sumber pendapatan baru dinilai penting untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain itu, pokok-pokok pikiran DPRD yang berasal dari hasil reses dan aspirasi masyarakat diminta mendapat perhatian dalam penyusunan program. Pokir dinilai dapat membantu pemerintah menjangkau kebutuhan masyarakat yang belum tersentuh program pembangunan.
Fraksi KKN berharap Perubahan APBD 2026 tidak hanya menjadi penyesuaian angka anggaran, tetapi mampu menjawab persoalan masyarakat dan mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan.
Pemerintah daerah juga diminta memastikan kebijakan anggaran memiliki manfaat nyata, terutama dalam memperkuat infrastruktur dan pelayanan publik di tingkat kecamatan.(*)
