<p class="wp-block-paragraph"><strong>NUNUKAN</strong>, <em>borderterkini.com</em> – Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Nunukan menyoroti tajam perubahan struktur pendapatan dan belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2026.<br><br>Sorotan utama diarahkan pada penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terkoreksi hingga Rp48,4 miliar. PAD yang sebelumnya diproyeksikan mencapai Rp165,61 miliar turun menjadi sekitar Rp117,21 miliar.<br><br>Pandangan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Nunukan, Dr. Andi Mulyono, dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Rabu (17/9/2026).<br><br>Gerindra meminta pemerintah daerah tidak sekadar menyampaikan angka perubahan, tetapi membuka secara rinci penyebab anjloknya PAD, sumber pendapatan yang mengalami koreksi, hingga langkah konkret untuk mengejar penerimaan daerah.<br><br>“Penurunan PAD yang sangat besar perlu dijelaskan secara rinci,” demikian pokok pandangan Fraksi Gerindra.<br><br>Tak hanya pendapatan, Fraksi Gerindra juga mempertanyakan perubahan komposisi belanja. Di tengah penurunan pendapatan daerah, belanja operasi justru meningkat sekitar Rp61,14 miliar, sementara belanja modal dipangkas hingga Rp93,86 miliar.<br><br>Menurut Gerindra, pemangkasan belanja modal perlu dijelaskan secara terbuka karena dapat berdampak terhadap pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat.<br><br>Pemerintah daerah diminta membeberkan program yang dikurangi, ditunda maupun dibatalkan, termasuk lokasi, nilai anggaran, progres pekerjaan serta dampaknya bagi masyarakat.<br><br>Fraksi Gerindra juga mengingatkan agar jalan dan jembatan, air bersih, sanitasi, pendidikan, kesehatan, transportasi serta konektivitas wilayah tetap menjadi prioritas, terutama di kawasan perbatasan, kepulauan dan pedalaman Nunukan.<br><br>Di sisi lain, Gerindra menyoroti ketergantungan APBD terhadap dana transfer yang setelah perubahan mencapai sekitar 92,71 persen dari total pendapatan. Kondisi tersebut dinilai perlu diimbangi dengan upaya memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi pajak, retribusi, aset daerah dan BUMD.<br><br>Meski memberikan sejumlah catatan, Fraksi Gerindra tetap menyatakan dapat menerima Raperda Perubahan APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut. Namun, penerimaan tersebut disertai tuntutan agar setiap perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan disampaikan secara transparan serta benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat Nunukan.(*)</p>
<div class="printfriendly pf-button pf-button-content pf-alignleft">
 <a href="#" rel="nofollow" onclick="window.print(); return false;" title="Printer Friendly, PDF & Email">
 <img class="pf-button-img" src="https://cdn.printfriendly.com/buttons/printfriendly-pdf-email-button.png" alt="Print Friendly, PDF & Email" style="width: 170px;height: 24px;" />
 </a>
 </div>
This website uses cookies.