<p class="wp-block-paragraph"><strong>NUNUKAN</strong>, <em>borderterkini.com</em> – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Nunukan meminta pemerintah daerah lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran pada Perubahan APBD 2026. Menyusutnya pendapatan daerah dinilai harus diikuti dengan pengetatan belanja agar program yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.<br><br>Pandangan tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi NasDem DPRD Nunukan, H. Firman Andi Latif, dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Rabu (17/9/2026).<br><br>NasDem mencatat pendapatan daerah dalam rancangan perubahan APBD mengalami penurunan sekitar Rp61,13 miliar dibandingkan rencana awal. Penurunan tersebut berasal dari beberapa komponen, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkurang sekitar Rp48,40 miliar.<br><br>Di tengah kondisi itu, NasDem menilai pemerintah perlu menghindari pengeluaran yang kurang mendesak. Belanja perjalanan dinas, rapat di luar daerah, kegiatan seremonial serta program yang minim dampak diminta dievaluasi dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.<br><br>Menurut Fraksi NasDem, keterbatasan anggaran harus diarahkan untuk kebutuhan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung. Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, drainase, jaringan air bersih, listrik dan embung diminta tetap mendapat perhatian.<br><br>NasDem juga mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan sektor pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial. Peningkatan kualitas tenaga pendidik, pemerataan akses pendidikan, penguatan kemampuan literasi dan numerasi serta perluasan akses internet dinilai tetap penting di tengah ruang fiskal yang terbatas.<br><br>Sejumlah kebutuhan infrastruktur di Nunukan Selatan, Lumbis Pansiangan, Sebatik Barat dan wilayah lainnya turut menjadi perhatian. Perbaikan fasilitas sekolah, akses jalan, jembatan hingga jaringan air bersih dinilai perlu disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masyarakat.<br><br>Fraksi NasDem menegaskan perubahan APBD bukan sekadar mengubah angka pendapatan dan belanja. Setiap pergeseran anggaran harus memiliki alasan yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan dan tetap menjaga kualitas pelayanan publik.<br><br>NasDem meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan pelaksanaan kegiatan, terlebih waktu pelaksanaan APBD 2026 semakin terbatas. Efisiensi, transparansi dan ketepatan sasaran dinilai menjadi kunci agar anggaran yang tersedia tidak habis untuk belanja yang kurang memberikan dampak bagi masyarakat.(*)</p>
<div class="printfriendly pf-button pf-button-content pf-alignleft">
 <a href="#" rel="nofollow" onclick="window.print(); return false;" title="Printer Friendly, PDF & Email">
 <img class="pf-button-img" src="https://cdn.printfriendly.com/buttons/printfriendly-pdf-email-button.png" alt="Print Friendly, PDF & Email" style="width: 170px;height: 24px;" />
 </a>
 </div>
This website uses cookies.