NUNUKAN, borderterkini.com — Kebutuhan fasilitas hunian bagi aparatur sipil negara (ASN) menjadi salah satu catatan DPRD Kabupaten Nunukan saat melakukan pengawasan pembangunan di Kecamatan Sembakung Atulai, Rabu (23/9/2026).
Anggota DPRD Nunukan, Yawong Salaju, tidak hanya meninjau sejumlah program pembangunan di lapangan. Ia juga menyambangi Kantor Kecamatan Sembakung Atulai untuk melihat langsung kondisi pelayanan sekaligus menyerap aspirasi jajaran kecamatan.
Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Kecamatan Sembakung Atulai, Muhammad Junaidi, menyampaikan persoalan keterbatasan rumah dinas ASN dan mes kecamatan.
Junaidi menyebut sebagian aparatur masih berdomisili di luar Sembakung Atulai, mulai dari Kecamatan Lumbis, Sembakung hingga Nunukan. Kondisi itu dinilai menyulitkan kesiapsiagaan aparatur ketika dibutuhkan di luar jam pelayanan.
“Keberadaan rumah dinas dan mes yang layak merupakan kebutuhan mendesak. Dengan adanya fasilitas tempat tinggal yang memadai, seluruh aparatur dapat tinggal lebih dekat dengan kantor, lebih siap siaga, dan dapat melayani masyarakat kapan saja diperlukan,” ujar Junaidi.
Menurutnya, penyediaan hunian yang layak juga akan mendukung kelancaran aktivitas pemerintahan di wilayah yang memiliki tantangan akses dan jarak antarkecamatan.
Yawong Salaju mengatakan aspirasi tersebut menjadi bagian dari catatan DPRD dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan. Ia memastikan usulan yang disampaikan jajaran kecamatan akan dirangkum bersama temuan lainnya di lapangan.
“Semua aspirasi yang kami terima akan menjadi bahan laporan hasil pengawasan. Ini akan kami bawa dalam evaluasi dan pembahasan kebijakan anggaran daerah,” kata Yawong.
Ia menegaskan, kebutuhan fasilitas penunjang pemerintahan perlu diperhatikan agar keberadaan ASN di wilayah kecamatan tidak hanya sebatas memenuhi struktur organisasi, tetapi juga didukung kondisi kerja yang memadai.
Usulan pembangunan rumah dinas ASN dan mes kecamatan selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi DPRD untuk melihat kebutuhan serta kemungkinan dukungannya melalui kebijakan anggaran daerah.(*)
