NUNUKAN, borderterkini.com – Pemerintah Kabupaten Nunukan menilai penguatan ekonomi kreatif dan pembenahan mekanisme pembentukan Peraturan Daerah menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah.
Hal itu disampaikan Pemkab Nunukan setelah DPRD menyetujui dua Ranperda inisiatif DPRD dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, Selasa (29/9/2026).
Pendapat akhir pemerintah daerah dibacakan Asisten I Setda Nunukan, Drs. H. Muhammad Amin. Dua Ranperda tersebut yakni Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
Untuk sektor ekonomi kreatif, pemerintah melihat masih terbuka ruang besar bagi masyarakat Nunukan untuk mengembangkan usaha berbasis kreativitas, keterampilan dan potensi lokal.
“Regulasi tersebut nantinya diharapkan dapat memperkuat dukungan pemerintah melalui peningkatan kemampuan pelaku usaha, akses pemasaran, pemanfaatan teknologi, pembiayaan hingga perlindungan terhadap hasil karya,” ungkapnya.
Pengembangan ekonomi kreatif juga dinilai dapat memberikan nilai tambah terhadap produk lokal sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.
Sementara itu, Ranperda mengenai tata cara penyusunan Propemperda diarahkan untuk memperbaiki tahapan perencanaan regulasi di Kabupaten Nunukan. Dengan mekanisme yang lebih jelas, penyusunan Perda diharapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan agenda pembangunan.
Pemkab Nunukan juga meminta DPRD melanjutkan pembahasan tiga Ranperda yang berasal dari pemerintah daerah. Materinya mencakup pengelolaan barang milik daerah, perubahan status hukum Perusahaan Daerah Nusa Serambi Persada menjadi Perseroda, serta investasi pemerintah daerah.
Ketiga regulasi tersebut dinilai berkaitan langsung dengan tata kelola aset, penguatan badan usaha milik daerah dan pengelolaan investasi.
Setelah mendapat persetujuan DPRD, dua Ranperda inisiatif tersebut selanjutnya akan menjalani proses fasilitasi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.(*)
