NUNUKAN, borderterkini.com – Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Gat Khaled, menegaskan bahwa persoalan upah buruh di daerah tidak sepenuhnya ditentukan pemerintah daerah, melainkan mengikuti formula nasional yang ditetapkan pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan dihadapan massa unjuk rasa di depan Kantor DPRD Nunukan, Rabu (6/5).
Ia menjelaskan bahwa penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dihitung berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, serta diputuskan melalui mekanisme yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, serikat buruh, dan asosiasi pengusaha.
“Penentuan UMK memiliki rumus yang jelas. Itu bukan keinginan pemerintah daerah semata, karena prosesnya melibatkan serikat buruh, pemerintah, dan APINDO,” ujarnya saat menerima aspirasi massa aksi buruh.
Meski demikian, Gat Khaled mengakui berbagai persoalan ketenagakerjaan di Nunukan masih menjadi pekerjaan rumah bersama, terutama terkait keselamatan kerja dan jaminan kesehatan pekerja.
Ia menilai kesadaran penggunaan alat pelindung diri (APD) di sejumlah sektor kerja masih rendah dan perlu mendapat perhatian serius.
Aspirasi yang disampaikan buruh, kata dia, akan diteruskan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti.
“Keselamatan kerja harus menjadi perhatian. Standar perlindungan pekerja harus ditingkatkan,” tegasnya.
Menurutnya, peningkatan kesejahteraan buruh sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika ekonomi tidak tumbuh, maka kenaikan UMK juga akan sulit terjadi.
Ia menegaskan buruh merupakan lokomotif pembangunan dan penggerak ekonomi. Karena itu, kesejahteraan pekerja harus menjadi perhatian bersama.
Selain itu, Gat Khaled juga menyinggung persoalan outsourcing yang merupakan kebijakan nasional.
Meski diterapkan di daerah, ia menegaskan aspirasi buruh tetap akan disampaikan ke pemerintah pusat agar perlindungan hak pekerja semakin kuat.
“Seluruh aspirasi yang disampaikan buruh akan menjadi catatan DPRD untuk diperjuangkan dalam kebijakan ke depan,” ungkapnya.(*)
