BULUNGAN, borderterkini.com — Kebutuhan tenaga pendidik di Kabupaten Bulungan masih jauh dari terpenuhi. Hasil pemetaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan menunjukkan daerah ini masih membutuhkan sekitar 588 guru untuk menutup kekurangan tenaga pengajar di sejumlah satuan pendidikan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemkab Bulungan dalam pembahasan strategi pemenuhan tenaga pendidik yang digelar di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bulungan, Rabu (23/9/2026).
Bupati Bulungan Syarwani, S.Pd., M.Si. didampingi Sekretaris Daerah Risdianto, S.Pi., M.Si. bersama jajaran Disdikbud, BKPSDM dan perangkat daerah terkait membedah kebutuhan guru berdasarkan jenjang pendidikan, mata pelajaran hingga kondisi masing-masing sekolah.
Kekurangan tenaga pendidik tidak hanya menyangkut jumlah. Pemkab juga harus memastikan guru yang tersedia sesuai dengan mata pelajaran yang dibutuhkan sekolah.
Wilayah dengan kondisi geografis sulit, termasuk kawasan hulu Sungai Kayan, menjadi salah satu perhatian dalam pemetaan tersebut. Distribusi guru menjadi persoalan tersendiri karena kebutuhan tenaga pendidik tidak selalu berada di wilayah yang mudah dijangkau.
Bupati Bulungan Syarwani menegaskan, angka kebutuhan tersebut harus terlebih dahulu dipastikan melalui data yang benar-benar akurat. Ia meminta Disdikbud dan BKPSDM melakukan rekonsiliasi agar tidak terjadi perbedaan data antara guru yang sudah tersedia dengan kebutuhan riil di lapangan.
“Data yang presisi menjadi dasar utama Pemkab Bulungan dalam mengusulkan formasi ke pemerintah pusat,” tegas Syarwani.
Menurutnya, Pemkab tidak ingin pengusulan formasi dilakukan hanya berdasarkan perkiraan. Kebutuhan guru harus dihitung berdasarkan kondisi sekolah, jenjang pendidikan, mata pelajaran dan tenaga pendidik yang sudah tersedia.
Syarwani juga menyampaikan bahwa pola pemenuhan kebutuhan guru ke depan akan diarahkan melalui jalur seleksi CPNS sesuai ketentuan pemerintah pusat. Artinya, pemerintah daerah harus menyesuaikan strategi pemenuhan tenaga pendidik dengan kebijakan rekrutmen yang berlaku.
“Apapun pola yang diterapkan nanti untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar, kita pastikan bermuara pada mekanisme tes CPNS. Pemkab Bulungan terus memetakan kebutuhan riil di lapangan, terutama untuk formasi vital seperti guru agama,” ujar Syarwani.
Persoalan kekurangan guru juga tidak berdiri sendiri. Pemkab turut memperhitungkan kebutuhan tenaga Tata Usaha (TU), guru yang akan memasuki masa pensiun serta kemampuan APBD dalam menanggung belanja pegawai.
Gelombang pensiun menjadi salah satu faktor yang harus diantisipasi. Jika tidak dihitung sejak awal, kekurangan tenaga pendidik berpotensi kembali terjadi ketika sebagian guru memasuki masa purnatugas.
Di tengah keterbatasan jumlah personel dan ketentuan rekrutmen dari pemerintah pusat, Syarwani meminta Disdikbud tidak menjadikan kekurangan guru sebagai alasan terganggunya kegiatan belajar-mengajar.
Ia meminta sekolah memaksimalkan tenaga yang tersedia sambil menunggu kebijakan dan regulasi terbaru dari pemerintah pusat.
“Saya berpesan kepada Disdikbud, di tengah berbagai dinamika yang ada di sekolah maupun kecamatan, pastikan proses belajar-mengajar tetap berjalan optimal dengan memaksimalkan potensi tenaga yang ada, sambil kita menunggu regulasi terbaru dari pemerintah pusat,” pesannya.
Pemkab Bulungan kini dituntut memastikan angka kebutuhan 588 guru tersebut benar-benar menggambarkan kondisi di lapangan. Rekonsiliasi data menjadi tahap penting sebelum kebutuhan tersebut diterjemahkan menjadi usulan formasi kepada pemerintah pusat.
Dengan demikian, persoalan yang dihadapi Bulungan bukan hanya mengejar jumlah guru, tetapi juga memastikan penempatannya tepat, sesuai kebutuhan mata pelajaran dan mampu menjangkau sekolah-sekolah di wilayah yang memiliki tantangan geografis.(*)
