NUNUKAN, borderterkini.com – Suasana halaman kantor DPRD Kabupaten Nunukan dipadati ratusan pedagang Pasar Tani yang datang menyampaikan aspirasi penolakan relokasi ke Tanah Merah.
Mereka meminta rencana pemindahan dihentikan sementara sampai digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama seluruh pihak terkait.
Aksi tersebut dipicu beredarnya pemberitahuan penutupan Pasar Tani pada 10 Mei. Pedagang menilai kebijakan itu terlalu cepat karena belum melalui pembahasan bersama dan belum ada kesepakatan final.
Pengelola Pasar Tani, Kadir, mengatakan pasar tersebut lahir dari kebutuhan petani untuk menjual hasil panen secara langsung kepada masyarakat.
Seiring waktu, pasar berkembang menjadi ruang usaha bagi ratusan pedagang dan UMKM lokal.
“Pasar ini tumbuh bertahap. Banyak keluarga yang menggantungkan nafkah di sini. Karena itu, keputusan relokasi harus dipikirkan matang,” ujarnya.
Ia menegaskan pedagang tidak menolak penataan kota, namun meminta prosesnya melibatkan mereka.
“Kalau tujuan penataan, kami siap ikut aturan. Tapi kami ingin diajak bicara lebih dulu,” katanya.
Salah satu pedagang, Siti Rahma, mengaku khawatir kehilangan pelanggan jika relokasi tetap dilakukan.
“Pelanggan kami sudah terbiasa datang ke alun-alun setiap akhir pekan. Kalau pindah, belum tentu mereka ikut,” ungkapnya.
Menurutnya, pedagang pernah merasakan dampak relokasi sementara sebelumnya.
“Waktu pindah sementara, pengunjung turun drastis. Banyak pedagang tidak balik modal,” ujarnya.
Hal senada disampaikan pedagang lainnya, Junaidi, yang berharap pemerintah mempertimbangkan aspek ekonomi kecil.
“Kami hanya ingin tetap bisa mencari nafkah. Jangan sampai kebijakan ini membuat pedagang kecil kehilangan penghasilan,” katanya.
Warga Nunukan, Fajar, menilai Pasar Tani telah menjadi bagian dari aktivitas akhir pekan masyarakat.
“Pasar ini jadi tempat warga berkumpul. Ada olahraga, rekreasi, sekaligus belanja. Nilai sosialnya besar,” ucapnya.
Ia berharap solusi yang diambil mampu menjaga keberlangsungan pedagang sekaligus mendukung penataan kota.
“Relokasi bukan satu-satunya jalan. Penataan bisa jadi solusi yang lebih bijak,” tambahnya.
Ratusan pedagang kemudian disambut Ketua Komisi II Andi Fajrul bersama sejumlah anggota DPRD. Dalam kesempatan itu, ia meminta pedagang tetap tertib dan menyampaikan aspirasi melalui forum resmi.
“Kami menerima aspirasi ini dan akan menindaklanjuti melalui RDP agar semua pihak bisa menyampaikan pandangan,” ujarnya.
Pedagang kemudian diminta menunjuk perwakilan untuk masuk ke ruang rapat mengikuti RDP yang turut dihadiri pemerintah daerah, kepolisian, serta instansi terkait.
“Harapannya pertemuan ini menghasilkan solusi terbaik yang tidak merugikan pedagang sekaligus tetap menjaga penataan kota,” tutupnya.(*)
